Pelaku UMKM Mau Tembus Pasar Jepang? Simak 4 Tips Tokcer GM BNI Tokyo Yudhi Zufrial

Pelaku UMKM RI yang berniat tembus pasar Jepang perlu menyimak beberapa tips dari GM BNI Tokyo Yudhi Zufrial ini.

WartaBerita.Net | TOKYO – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadikan target menembus pasar Jepang sebagai salah satu pencapaian kesuksesan bisnis.

Namun ternyata upaya tembus pasar Jepang ini tidak mudah.

General Manager BNI Tokyo Yudhi Zufrial membagikan beberapa hal penting yang perlu diketahui para pelaku UMKM agar usahanya dapat menembus Negeri Matahari Terbit ini, sebagaimana dikutip dari Republika.

Pelaku UMKM Wajib Menjaga Kualitas Produk

Yudhi Zufrial menegaskan bahwa Jepang sangat memperhatikan kualitas produk. “Kualitas itu nomor satu mulai dari bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir,” katanya.

Yudhi mengatakan, kualitas produk yang dihasilkan pelaku UMKM juga harus terstandardisasi. Selain itu, seluruh produk yang dihasilkan UMKM harus konsisten. “Tidak bisa hari ini bagus tapi besok jelek. Itu akan mengecewakan konsumen,” tegas Bos BNI Tokyo itu.

Standar Layanan Harus Terjaga

Poin penting kedua adalah standar layanan.

Pelaku UMKM perlu mampu memenuhi standar layanan yang diharapkan oleh konsumen atau mitra pengusaha di Jepang. Hal itu seperti tenggat waktu pengiriman barang yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Selain menjaga standar layanan terkait pengiriman barang, mitra pengusaha maupun konsumen di Jepang juga memperhatikan layanan purnajual. Jadi, pelaku UMKM wajib menjaga layanan purnajual.

Menurut Yudhi, Jepang memiliki budaya layanan purnajual yang kuat sehingga dapat memuaskan pelanggan ketika ada komplain.

“Kalau pernah mendengar ada istilah kaizen, itu adalah perbaikan secara terus dan berkesinambungan. Itu berlaku di sini. Itu juga bagi pelaku usaha kita yang ingin masuk Jepang perlu menjadi perhatian,” tegas Yudhi.

Faktor Kepercayaan

Kemudian, faktor lain yang sangat menentukan adalah terkait kepercayaan atau trust. Yudhi menyampaikan, tiga pilar bisnis di Jepang itu yakni kualitas, layanan, dan kepercayaan. Dengan mengusung tiga pilar itu, daya saing produk UMKM asal Indonesia bisa menjadi lebih kuat dan disukai oleh konsumen Jepang.

Yudhi mengatakan, produsen yang mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jepang dipercaya dapat lebih mudah menembus pasar negara lain.

“Ada anekdot di sini, kalau sudah bisa masuk ke pasar Jepang maka menembus negara lain itu sangat mudah. Itu karena di sini sangat detail dan teknis sekali,” ujarnya.

Responsif

BNI Tokyo memfasilitasi UMKM terlibat dalam pameran dagang lainnya dengan menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.

Setelah mengikuti pameran, BNI Tokyo juga memberikan pendampingan dan business matching. Hal itu menjadi tindak lanjut BNI Tokyo agar pembinaan terhadap UMKM bisa diberikan secara komprehensif.

Terkait ini, Yudhi Zufrial meminta para pelaku UMKM responsif terhadap permintaan pasar yang muncul setelah pameran. Pasalnya, hal tersebut penting dalam membangun layanan dan kepercayaan di mata konsumen Jepang.

“Saya juga minta pengusaha untuk responsif. Jangan setelah ikut pameran, justru didiamkan karena nanti calon mitra dari Jepangnya justru kecewa,” pungkasnya.

BNI Tokyo Dukung Pelaku UMKM Tembus Pasar Jepang

BNI Tokyo memiliki komitmen untuk membantu UMKM yang berorientasi ekspor. Salah satunya, kepada nasabah BNI di Indonesia terdapat program BNI Xpora.

Secara khusus, BNI Tokyo selalu mendukung upaya pebisnis Indonesia dalam menembus pasar Jepang. BNI Tokyo secara rutin memfasilitasi UMKM untuk bisa mengikuti pameran di Jepang. Salah satunya, untuk UMKM dari sektor makanan dan minuman, yakni mengikuti pameran Food Expo.

Sebagai informasi, Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai.

Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. [WB]