Kang Dedi Mulyadi Kena Kritik Kebijakan Vasektomi Penerima Bansos di Jabar

Kang Dedi Mulyadi, panggilan Gubernur Jawa Barat, tengah mendapat sorotan setelah menyebut syarat penerima bansos di Jabar harus ikut program vasektomi.

WartaBerita.Net | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang kerap dipanggil Kang Dedi Mulyadi ini beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa salah satu syarat penerima bantuan sosial (bansos) di provinsi yang dipimpinnya itu adalah para kepala keluarga harus ikut program vasektomi.

Kebijakan Vasektomi Kang Dedi Mulyadi Kena Sorotan

Namun sayangnya, hal tersebut dinilai tidak melibatkan pihak terkait dalam menerapkan kebijakan program Keluarga Berencana (KB] sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Pengambilan kebijakan vasektomi itu dinilai tidak inklusif. Akibatnya menjadi polemik bahkan penolakan dari sejumlah pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menjadi salah satu yang menyuarakan keberatannya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Bonti, turut memberikan pandangannya terhadap kebijakan vasektomi yang diungkapkan Kang Dedi Mulyadi itu.

Sebagaimana dikutip dari MetroTV, Rabu (7/05/2025), Bonti menilai bahwa Kang Dedi Mulyadi seharusnya berkomunikasi dan berdiskusi dengan stakeholder terkait sebelum mengeluarkan menerapkan kebijakan program KB sebagai syarat penerima bansos.

Bersinggungan Dengan Kebijakan Lain

Bonti berpendapat, kebijakan tersebut terkait dua program berbeda yaitu KB dan bantuan sosial, dan menurutnya sangat sensitif.

“Memang itu kan kalau dari sudut pandang dari kebijakan idealnya memang kebijakan dikomunikasikan kepada pihak stakeholder terutama kalau kebijakan-kebijakan sifatnya sensitif tentu apalagi multi dimensi. Nah itu idealnya harus dibicarakan kalau memang ingin mengejar kebijakan yang inklusif,” ujar Bonti.

Lebih lanjut, Bonti menguraikan bahwa kebijakan Kang Dedi Mulyadi itu menjadi singgungan antara dua kebijakan, Pertama terkait program KB untuk pria salah satunya dengan cara vasektomi untuk menunda atau mencegah kehamilan bagi pasangannya, Kedua terkait dengan bantuan sosial di Jabar.

“Satu sisi vasektomi pria itu di bidang keluarga berencana, tapi ini dikejutkan salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial, berarti kan ini ada dua kebijakan yang disinggungkan, berarti kan ini ada jaringan kebijakan dimana kebijakan tentu ada stakeholdernya,” urai Bonti.

Seharusnya, lanjut Bonti, Dedi melakukan kajian terlebih dahulu termasuk melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait meskipun bansos tersebut berasal dari anggaran Pemprov Jabar.

Positif dan Negatif

Bonti menambahkan bahwa sebenarnya kebijakan Kang Dedi Mulyadi ada hal positif dan negatif. “Apakah ada sisi positifnya? Tentu ada sisi positif, tapi pasti ada juga negatifnya. Kalau ini dikaji, dimapping, dikomunikasi dengan stakeholder, tentu hasilnya akan bisa lebih diterima dari pada dengan berjalan sendirian,” tambah Bonti.

Saran Buat Gubernur Jabar

Bonti pun turut memberikan saran terkait perumusan kebijakan kepada Kang Dedi Mulyadi. Dia mendorong Gubernur Jabar itu untuk lebih menggunakan skema pentahelix dalam merumuskan berbagai kebijakan di Jabar dengan pentahelix, dimana terdapat pihak yang harus bertugas sesuai fungsi dan tanggung jawab.

“Untuk menjalankan pemerintahan itu minimal melibatkan stakeholder. Kalau saya melihat konsep dari pentaheliks kan ada bisnis, sosial, pemerintah, akademisi dan mungkin ini fungsi-fungsi dari ini terutama media juga untuk mengawal,” tukas Bonti. [WB]